Yuk, Menjajal Warisan Tahura Suharto Di Banua Etam, Kaltim !

Tahura Bukit Suharto

Kita juga sering melihat truk berbadan lebar (dump truck) 12 roda bermuatan batubara, lalu lalang di areal Tahura. Terdapat jalan-jalan itu kecil menuju jalan hauling ke tengah areal Tahura, yang dahulu merupakan jalan eks perusahaan kayu pemegang ijin HPH.

Dokumentasi Pribadi

Jalan itu berstatus jalan kolaborasi, yang ijinnya dikeluarkan oleh kementrian kehutanan melalui SK Menhut no 270/2009 hingga SK terbaru nomor 577/2009. Namun diluar itu izin itu tidak sedikit pula ruas jalan bermunculan.

Jauh di dalam areal Tahura, kita bisa mendapati beberapa aktivitas tambang batubara. Lebih lagi, kawasan Tahura Bukit Suharto juga akan dilalui ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan saat ini proyeknya tengah dikebut oleh Pemprov Kaltim tahun ini.

BACA JUGA : EMANG ANAK MAGANG MAU DIGAJI BERAPA SIH?

Tarik ulur izin melintas di Tahura-pun masing sengit terjadi, terutama izin Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut. Dan akhirnya, proyek Tol-nya lanjut dan mau rampung hingga sekarang.

Sedikitnya ada sekitar 52 izin pertambangan (KP) yang telah dipegang perusahaan tambang di areal Tahura ini. Eksploitasi batubara dilakukan dengan alasan klise yakni perwujudan pembangunan dalam konteks ekploitasi sumberdaya alam bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Kurang kaya apa lagi coba Tahura ini! Katanya nih areal Tahura Bukit Suharto disebut-sebut mengandung cadangan batubara berkisar 150 juta MT.

Dengan kondisi itupulalah menjadi alasan dikeluarkannya eksploitasi pertambangan, dikarenakan kandungan batubara di areal tersebut tadi diduga dapat menyulut kebakaran hutan setiap tahunnya. Haw!

Bisa kita bayangkan apa dampaknya, jika semua  perusahaan pemegang  kuasa KP dalam areal Tahura Suharto, sudah melakukan tahap ekspolitasi di areal itu bersama-sama.

Pertama pertumbuhan ekonomi muncul, yang merembet munculnya kawasan pemukiman baru di kawasan Tahura.

Sudah pasti dampak ekologis berupa erosi, debu dan air, berkurangnya luasan areal hutan dan menurunnya keanekaragaman hayati. Hilangnya resapan air dan fungsi penyangga yang terkait dengan DAS.

Ancaman-ancaman tersebut memang harus menjadi perhatian, terutama perhatian Pemda dalam menelurkan kebijakan ekspolitasi yang pro terhadap lingkungan. Dalam artian komitmen terhadap hak dan kewajiban perusahaan pengeksploitasi belantara Kaltim plus pengawasannya.

Tapi seperti peribahasa, “Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, itulah gambaran Kaltim saat ini. Jika melihat apa yang didapat dari usaha pertambangan ternyata  tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemulihan lingkungan yang rusak.

BACA JUGA : AKU BISA TAHU DIMANA KAMU, PAKAI IP ADDRESS! MAU TAHU CARANYA?

Sumber judicial review terhadap UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mencatat kerugian kerusakan akibat dampak eksploitasi SDA Belantara di Kaltim mencapai Rp 9 Triliun pertahun dan total pembiayaan 15 tahun kedepan ditaksir Rp 138 Trilyun.

Hal ini sungguh tidak berimbang jika hasil yang didapat APBD Kaltim rata-rata hanya Rp 11 Trilyun saja. Apakah hal itu belum cukup menguatkan dalam menelurkan kebijakan yang lebih pro Lingkungan sekarang?

>>>>> Selanjutnya klik pages ya!

Sudah baca artikel ini, belum?