Yuk, Menjajal Warisan Tahura Suharto Di Banua Etam, Kaltim !

Tahura Bukit Suharto

Bila kita review, Kaltim memang dimanja pada sector ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan. Dari tahun 1970-1990 sektor kehutanan menjadi tulang punggung dan membawa Kaltim dengan pertumbuhan ekonomi 7.42% per tahun.

Pada era 90-an sektor pertambangan Migas dan Mineral menjadi basis ekonomi menggantikan keterpurukan industry perkayuan membawa Kaltim pada tingkat pertumbuhan 5.71% per tahun.

Di  2015 lalu sector pertambangan Kaltim kian redup. Pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi minus 0.85%, lebih rendah dari tahun 2014 yakni 2.02% saja. Bank BI menyebutkan pada kuartal I/2016 juga masih mengalami pertumbuhan minus 1.61%. 

Padahal pertumbuhan ekonomi Kaltim dari tahun 2013 kebelakang yakni 2012,2011, dan 2010 sempat mengalami pertumbuhan yang tinggi akibat booming batubara.

Dan ketika harga batubara hancur saat ini, hal manis diatas nampaknya menjadi mimpi buruk bagi APBD Kaltim dan juga Kota/Kabupaten di wilayah Kaltim.

Pemerintah Kaltim memang telah mengeluarkan instruksi kepada Bupati dan Walikota se-Kaltim untuk menertibkan izin pertambangan bermasalah sejak 2014 lalu, istilah yang dipakai adalah  Moratorium izin tambang.

Penertiban perizinan ini akan menjadi penting agar tumpang tindih lahan bisa dihindari serta reklamasi lahan bisa segera dilakukan secara proposional.

Hasil monitoring Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) hingga tahun 2013 menemukan total penguasaam lahan tambang di Kaltim, berkisar lebih dari 7 juta Ha. Terdiri dari 1451 izin usaha pertambangan (IUP) luas 5.314.294,69 Ha.

Sebanyak 67 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menguasai lahan 1.624.316,49 Ha, dan 5 kontrak karya seluas 29.201,34 Ha.

Dari kebijakan moratorium ini, Pemprov Kaltim mengklaim setidaknya dari 1404 izin tambang yang telah dibagi-bagi, terdapat 826 izin tambang yang akan dicabut, yang sedianya akan beroperasi di areal 2.48 Juta Ha.

Memang pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan kelapa sawit merupakan pengguna kawasan hutan terbesar di Kaltim, dimana kawasan Tahura Bukit Suharto ikut menjadi bidikan selanjutnya dalam meraup pundi APBD Kab/Prov semata.

Padahal kita sangat paham jika pertambangan batubara adalah penyumbang deforestasi terutama dilihat jumlah area lahan yang telah digunakan.

Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan Moratorium ini baik, jika benar ada komitmen dari para kepala daerah yang memiliki hak otonom dalam pengelolaan SDA wilayahnya.

Artinya,  juga Pemda harus giat mencari ide creative lainnya menggarap sektor non-SDA yang dapat diharapkan dalam menjalankan pembiayaan pembangunan daerah.

Terlepas kebijakan Moratorium masuk dalam kebijakan populis atau politis. Saya kira segenap masyarakat yang peduli lingkungan untuk terus mengawalnya.

Dimana semua elemen masyarakat, pertama harus diedukasi sehingga mengerti dan sadar jika apapun aktivitas pertambangan di areal hutan yang tidak diiikuti oleh kegitan revegetasi dan reklamasi merupakan tindakan penghilangan hutan yang illegal.

Meskipun legalisasi negara dalam menghilangkan hutan melalui rumusan perundang-undangan yang kurang cukup mengatur kegiatan reklamasi termasuk praktik pemerintah daerah yang tidak melakukan pengawasan pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di area kawasan hutan.

Disinilah titik, kebijakan Moratorium tadi  bisa dibuktikan komitmennya.

Mendesak Pemda Kaltim membuat kebijakan yang lebih keras tentang pelarangan aktivitas pertambangan selain Moratorium tambang, menurut saya masih sulit.

Karena pelarangan eksploitasi tambang tentu berbenturan dengan UUD 45 dan UUD nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

>>>>> Selanjutnya klik pages ya!

Sudah baca artikel ini, belum?