wadahkata.ID- Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Belem, Brasil, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengadakan lokakarya untuk para jurnalis, di hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada Sabtu 2 Agustus 2025.
Kegiatan ini ingin memperkuat pemahaman media tentang kebijakan iklim Indonesia dan peran penting mereka dalam meliput isu ini secara mendalam.
Lokakarya ini menghadirkan beberapa narasumber yang memaparkan berbagai aspek terkait COP 30 ke dalam 5 poin penting berikut :
1. Komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris dan Perbaikan Kebijakan
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 30) yang digelar di Brazil pada November 2025 akan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen iklimnya di kancah global.
Secara diplomatik, peran Indonesia dalam negosiasi iklim internasional dipandang semakin penting. Sebagai anggota G20 dan pemain kunci di ASEAN, arah kebijakan Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan iklim global, terutama dalam mengadvokasi atau menjembatani kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang.
Wukir Amintari Rukmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan Indonesia siap mendukung Perjanjian Paris. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan target mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan memasukkan isu gender dalam kebijakan iklim.
“COP 30 akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki elemen-elemen dalam proses Global Stocktake yang menjadi kompas kita dalam mencapai target iklim global. Ini saatnya meningkatkan ambisi mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret untuk Tujuan Global Adaptasi,” ungkap Wukir kepada Wadai.
2. Urgensi Memahami Gas Rumah Kaca di Luar CO₂
Kuki Soedjackmoen dari Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menjelaskan bahwa gas rumah kaca (GRK) seperti metana dan dinitrogen oksida memiliki potensi pemanasan global yang lebih besar dari CO₂.
Oleh karena itu, penanganannya butuh pendekatan sains yang berbeda. Ia juga menyebut teknologi cairan penyerap karbon sebagai solusi dekarbonisasi.
“Kalau kita bicara di penamansan global itu ada namanya global warming potencial artinya satu ton gas tertentu yang dampaknya meyedot panas ribuan kali lipat dari CO₂, kita mesti paham bahwa penyerapannya pun harus diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi menyangkut dampak nyata terhadap bumi,” ujar Kuki.
3. Perubahan Iklim Bukan Hanya Isu Lingkungan
Syahrul Fitra dari Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa perubahan iklim adalah krisis multidimensi. Ia menyoroti masalah deforestasi yang masih marak akibat kebijakan yang salah, dan mendesak agar target penghentian deforestasi di tahun 2030 dijalankan dengan serius.
“Kita tidak bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan hutan. Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru,” tegas Syahrul.
Ia menambahkan bahwa target global menghentikan deforestasi pada 2030 harus dijadikan landasan utama dalam kerangka aksi AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) di COP 30.
Proyek-proyek besar seperti food estate dan ekspansi industri ekstraktif di Papua dan Kalimantan harus ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan komitmen iklim global.
4. Keterkaitan Krisis Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Semenetara itu, Cindy Julianti dari ICCA Indonesia menegaskan bahwa krisis iklim tidak bisa dipisahkan dari keanekaragaman hayati. Ia mendorong solusi berbasis alam, seperti pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat lokal, dan mengintegrasikannya dalam pembangunan nasional.
“Kita tidak bisa membicarakan perubahan iklim tanpa melibatkan isu keanekaragaman hayati. Keduanya saling terhubung, dan manusia merupakan faktor penting di dalamnya,” ungkap Cindi.
5. Peran Jurnalis dalam Mengawal COP 30
Ketua SIEJ, Joni Aswira Putra, menutup acara dengan menekankan peran vital jurnalis dalam mengawal proses COP 30. Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi penggerak perubahan menuju masa depan iklim yang lebih adil dan berkelanjutan.
“COP 30 adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat narasi dan diplomasi iklim di tingkat global. Kita perlu meninjau ulang komitmen dan kebijakan iklim kita, serta memastikan suara masyarakat sipil dan komunitas adat turut mewarnai agenda internasional,” kata Joni.
Sebagai informasi saja, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) adalah organisasi profesi yang menghimpun jurnalis yang peduli dan aktif dalam isu-isu lingkungan.
SIEJ berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan mendorong liputan yang bermutu tinggi mengenai lingkungan hidup dan keberlanjutan di Indonesia.
